Diminta Puluhan Juta, Peredaran Calo PNS Klaten Mulai Terbongkar
Pemerintahan

Diminta Puluhan Juta, Peredaran Calo PNS Klaten Mulai Terbongkar

Klaten,(klaten.sorot.co)--Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Klaten beberapa waktu lalu mulai mendapat informasi tentang adanya calo karyawan honorer di lingkungan Kabupaten Klaten. Ironisnya calo tersebut justru berasal dari sejumlah oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk melancarkan dalam mencari jabatan, oknum PNS nekat memasang tarif hingga puluhan juta kepada para korban.

Kabid Umum dan Kepegawaian BKPPD Klaten, Doddhy Hermanu mengatakan calo itu diketahui pertama kali setelah adanya laporan dari salah satu korban yang merupakan karyawan honorer kategori dua (K2). Korban mengaku telah diminta uang oleh oknum PNS apabila ingin lolos dalam seleksi CPNS, pasalnya sebelum mendapat tawaran itu korban sendiri sudah sempat ikut seleksi CPNS tahun 2014 silam, namun tidak lolos.

"Korban ini tenaga pendidik sedangkan calonya adalah oknum Kepala Sekolah SMP. Mereka teman lama tapi bukan berkerja di satu sekolah yang sama. Waktu itu korban sudah ikut seleksi, tapi tidak lolos. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba korban bertemu dengan oknum itu dan diberikan tawaran lolos seleksi CPNS dengan syarat membayar uang kisaran Rp50 juta hingga Rp80 juta," ujarnya, Rabu (07/06/2017).

Dikatakan, usai melakukan transaksi uang tersebut akhirnya oknum PNS mengaku kepada korban bahwa tidak lama lagi Ia akan dipanggil dan lolos dalam seleksi CPNS. Namun faktanya bukan jabatan yang Ia peroleh, melainkan justru janji-janji manis yang diberikan oleh oknum PNS itu, bahkan hingga saat ini uang kembalian atau posisi PNS yang didambakan juga belum diperoleh korban. 

"Merasa ditipu akhirnya korban nekat melaporkan kepada kami. Karena memang janji yang diberikan oknum itu sudah cukup lama sejak seleksi CPNS tahun 2014, korban minta tolong kepada kami untuk mengambil uang itu kembali," jelasnya.

Atas kejadian itu, pihaknya mengaku sudah melakukan pemeriksaan kepada korban dan mengklarifikasi ke pihak oknum yang terlibat. Doddhy menyampaikan masih mendalami kasus ini untuk mencari ada tidaknya indikasi unsur pidana. Hal itu dilakukan untuk bahan pertimbangan apakah kasus ini harus dibawa ke ranah hukum.

"Kita dalami dulu, kira-kira oknum mau mengembalikan uang itu tidak. Tapi kalau dalam peraturan PNS, oknum itu sudah masuk pelanggaran disiplin kategori berat. Apabila terbukti ya jelas terancam mendapatkan sanksi," pungkasnya.