Tuntutan 12 Tahun Penjara Sri Hartini Dianggap Berlebihan
Hukum & Kriminal

Tuntutan 12 Tahun Penjara Sri Hartini Dianggap Berlebihan

Klaten, (klaten.sorot.co)--Pembacaan tuntutan untuk terdakwa kasus suap dan gratifikasi, Bupati Klaten non aktif Sri Hartini dalam persidangan beberapa waktu lalu dianggap terlalu berlebihan. Deddy Suwadi selaku Kuasa Hukum Sri Hartini mengungkapkan, padahal dalam masa pemeriksaan selama ini terdakwa sangat kooperatif dan juga sudah mengakui perbuatannya.

Selama diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah kooperatif, selama persidangan beberapa pekan ini klien saya juga terbuka dan sudah mengakui kesalahan. Maka menurut saya ini terlalu berat,” kata Deddy saat dihubungi awak media.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Sri Hartini dituntut hukuman pidana 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Bahkan ia juga dituntut membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider penjara selama satu tahun. Dalam tuntutan itu, Sri Hartini dituding menerima uang suap dari beragam kasus seperti jual beli dan mutasi jabatan serta dana desa. 

Kita bisa lihat beberapa kasus lain yang menjerat kepala daerah vonis hukuman tidak seberat itu, rata-rata kalau seperti itu hanya 7 hingga 8 tahun penjara saja. Terlebih lagi selama ini klien saya bisa diajak kerjasama untuk lebih kooperatif,” imbuhnya.

Meski demikian, pihaknya mengaku saat ini sudah mulai fokus untuk menghadapi persidangan yang akan segera memasuki tahap pembacaan putusan atau vonis. Pasalnya, dari hasil putusan itu nanti bisa menjadi penentu untuk memutuskan apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan. Dijadwalkan, pembacaan vonis akan dilakukan pada Rabu pekan depan.

Kalau memang nanti klien saya keberatan dengan hasil putusan itu ya akan kita pelajari dulu. Nanti bagaimana kita lihat saja dulu seperti apa putusannya,” kata dia.