Pengkoordinir Gepeng Bakal Dikenai Denda Rp 50 Juta
Sosial

Pengkoordinir Gepeng Bakal Dikenai Denda Rp 50 Juta

Kota,(klaten.sorot.co)--DPRD Klaten sedang menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait gelandangan dan pengemis (gepeng). Penyusunan raperda untuk menjadi payung hukum agar gepeng tidak mengganggu ketertiban umum.

Ketua Komisi IV DPRD Klaten Edy Sasongko mengungkapkan, Klaten sebagai perlintasan dua kota besar membuat gepeng berpotensi menjamur. Terutama di jalur nasional Jalan Yogya-Solo. Hal ini tentunya kurang sedap dipandang karena mengganggu estetika wilayah.

Apalagi Kota Yogya dan Solo sudah punya perda untuk menangani gepeng, kita yang di tengah belum. Maka jangan sampai Klaten menjadi tempat pembuangan gepeng. Sesuai visi misi Klaten maju mandiri dan berdaya saing sudah selayaknya Klaten bisa lebih bermartabat,” ungkapnya, Minggu (12/11).

Edy menilai, payung hukum terkait penanganan gepeng perlu penyegaran. Hingga saat ini pemkab masih mengacu PP Nomor 31 Tahun 1980. Nantinya perda tentang gepeng juga mengatur sanksi dan denda bagi masyarakat yang nekat memberikan uang untuk gepeng. 

Sanksi penjara 10 bulan kurungan dan denda Rp 1 juta bakal diatur dalam perda. Termasuk sanksi bagi koordinator gepeng juga diatur dalam perda. Edy menyebut, orang yang dengan sengaja mengkoordinir gepeng terancam penjara 6 bulan dan denda Rp 50 juta.

Kami pun siap ada pembinaan untuk gepeng. Mereka bisa dilatih keterampilan sebagai bekal wirausaha. Jadi diharapkan kalau sudah ada bekal keterampilan dan bisa wirausaha mereka tidak turun lagi ke jalan,” imbuh Edy.