Tekan Penyelewengan, Sri Mulyani Minta OPD Pasang Baliho Transparansi Anggaran
Pemerintahan

Tekan Penyelewengan, Sri Mulyani Minta OPD Pasang Baliho Transparansi Anggaran

Kota (klaten.sorot.co)--Plt Bupati Klaten Sri Mulyani meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memasang baliho transparansi anggaran. Pemasangan baliho transparansi anggaran untuk menekan penyelewengan anggaran karena diawasi berbagai pihak.

Mulyani mengatakan, keterbukaan penggunaan anggaran merupakan buah reformasi yang memberikan warna dan perubahan bagi masyarakat. Karena itu, sudah selayaknya perangkat daerah disiplin dan sesuai kaidah hukum dalam menggunakan anggaran negara.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah salah satu tuntutan reformasi. Masyarakat berhak tahu terkait penggunaan anggaran,” kata Mulyani dalam Sosialisasi Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli di pendopo Pemkab Klaten, Selasa (14/11).

Keterbukaan penggunaan anggaran salah satunya dilakukan desa dengan memasang baliho transparansi anggaran. Baliho dipasang di titik-titik strategis wilayah desa yang bersangkutan. Mulyani berharap, langkah 391 desa bisa diikuti OPD se-Klaten terkait penggunaan anggaran di satuan masing-masing. 

Semoga dengan keterbukaan itu masyarakat Klaten tahu arah pembangunan seperti apa. Harapannya semua OPD dan instansi juga ikuti apa yang dilakukan desa (transparansi melalui papan baliho). Ditempelkan di depan kantor jadi tiap tamu tiap orang tahu berapa anggaran OPD itu dan untuk apa,” tegas Mulyani.

Kabagops Polres Klaten Kompol Rohadi Pamungkas menambahkan, belanja dan pendapatan daerah berpotensi terjadi penyelewengan korupsi. Sejumlah kasus tindak pidana korupsi (tipikor) telah ditangani Polres Klaten mulai tingkat desa, kecamatan, hingga mengurus dokumen pertanahan.

Beberapa yang diproses polres korupsi dana bantuan hewan ternak kambing Kecamatan Jogonalan, sudah vonis 12 bulan. Korupsi alokasi dana desa Desa Sidorejo vonis 23 bulan. Pengadaan buku, BKK Kalikotes masing-masing sudah vonis. Dana bantuan Desa Barukan Kecamatan Manisrengo, korupsi OTT (operasi tangkap tangan) pungli Camat Manisrenggo masih P19, korupsi pengurusan prona masih proses pemberkasan,” urai Rohadi.