Perbaikan Infrastruktur Tranportasi Jadi Prioritas Pasca Banjir
Pemerintahan

Perbaikan Infrastruktur Tranportasi Jadi Prioritas Pasca Banjir

Klaten, (klaten.sorot.co)--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bertekad segera melakukan pemulihan terhadap jalur-jalur alternatif yang sempat rusak akibat diterjang bencana. Hal itu dilakukan guna mengembalikan dan mengurangi penghambatan transportasi ekonomi warga yang terdampak bencana.

"Yang penting saat ini intinya hanya satu, bagaimana secara cepat memulihkan jalur-jalur transportasi masyarakat untuk ekonominya tidak terhambat. Kita kembalikan itu dulu melalui tanggap darurat," ujar Kepala BPBD Provinsi Jateng, Sarwa Pramana, Selasa (5/12/2017).

Dijelaskan, pemulihan tersebut paling tidak dilakukan terhadap jalur-jalur antar desa maupun antar kecamatan yang memang terdampak. Meski hanya dilakukan secara darurat terlebih dahulu, namun setidaknya usai terjadinya bencana ini akses transportasi ekonomi masyarakat bisa kembali seperti semula. 

Pihaknya mengatakan, pemulihan jalur alternatif bisa dialokasikan melalui beberapa anggaran yang ada. Diantaranya adalah dana siap pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dana belanja tak terduga (BTT) dari Bupati, bahkan bisa menggunakan dana dari kementerian maupun lembaga.

"Artinya untuk melakukan hal itu kabupaten harus segera mengeluarkan status darurat bencana sesuai dengan titik lokasi. Kami berharap dengan dana BTT ini segera bisa untuk menangani yang darurat dulu terutama infrastruktur jalan," imbuhnya.

Disinggung soal kerugian akibat bencana yang melanda ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan BNPB guna membentuk tim khusus untuk menghitung jumlah kerugian dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Selain itu, untuk menghitung hal tersebut juga tidak bisa dilakukan oleh BPBD sendiri, harus melibatkan instansi lainnya.

"Kerugian ini kan ada infrastruktur, pertanian, perikanan, peternakan dan ekonomi. Setelah kami hitung nanti pertengahan bulan ini kita akan rapatkan di Jakarta bersama seluruh kementerian dan lembaga," kata dia.