Beredar Surat Bernada Paksaan Memilih Calon Kades, Warga yang Membelot Dikucilkan?
Peristiwa

Beredar Surat Bernada Paksaan Memilih Calon Kades, Warga yang Membelot Dikucilkan?

Manisrenggo,(klaten.sorot.co)--Beberapa hari terakhir ini, media sosial digemparkan dengan adanya postingan surat yang bernada paksaan untuk memilih calon Kepala Desa (Kades). Dalam surat yang disepakati warga dengan ditandangani oleh Ketua RW, RT dan ketua pemuda itu juga sempat dijelaskan bakal memberi sanksi kepada warga apabila nekat membelot.

Tertulis dalam surat tersebut muasal perkara di Dukuh Jomboran, Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo tertanggal 8 Juli 2017. Di desa tersebut terdapat dua calon dalam pelaksanaan Pilkades pada 26 Juli 2017 lalu, yakni Joko Lasono dan Agus Pribadi. Berangkat dari dua nama itu, warga sepakat dan membuat surat keputusan untuk memilih Joko Lasono.

Meski saat ini pelaksanaan Pilkades sudah berakhir, namun ternyata tindakan dugaan diskriminasi terhadap warga itu justru dialami oleh keluarga Erma Elianti Yusninda (20). Dirinya mengaku sejak setengah tahun terakhir ini merasa sudah dijauhi oleh masyarakat sekitar. Beberapa kegiatan di rumahnya tidak didatangi oleh warga.

"Sudah setengah tahun ini saya seperti tidak dianggap warga sini (Dukuh Jomboran). Contohnya waktu 40 hari meninggalnya adik saya, warga sini tidak ada yang datang. Hampir semua yang kesini justru luar desa semua," ujar Erma, saat ditemui di kediamannya, Selasa (09/01/2018) siang.

Dalam surat keputusan itu diketahui ternyata juga disertai sanksi untuk warga yang tidak mengindahkan kesepakatan mereka. Terdapat dua poin yang dilayangkan di surat keputusan warga, yakni ancaman berupa tidak akan mendatangi atau membantu ketika warga sedang ada hajatan, dan tidak akan membantu ketika terkena musibah. 

Sementara itu, Ketua RW 001 Semiyanto mengaku tidak membenarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh keluarga Erma. Ia justru mempertanyakan maksud dirinya menuding masyarakat tidak membantu pada saat keluarga mereka ada acara. Padahal, Semiyanto mengaku selama ini tidak ada upaya pengucilan terhadap siapapun.

"Saat mereka ada acara kita pada datang semua. Kita melayat saat meninggalnya keluarga mereka. Tidak ada dan tidak akan pernah ada upaya pengucilan dari warga lain. Justru saat kita ada gotong royong di kampung dan mencoba mengajak keluarga mereka justru menolak dan tidak mau ikut," ujarnya.

Disinggung perihal beredarnya surat keputusan tersebut, Ia mengaku memang sempat keluar dari masyarakat dan ditanda tangani dirinya. Namun Ia mengaku satu minggu setelah surat itu keluar akhirnya ditarik lagi dan dianggap tidak berlaku. Bahkan saat itu juga disaksikan oleh polisi dan disepakati warga.

"Memang dulu warga pernah membuat surat keputusan itu. Tapi setelah mendapat pengarahan dari berbagai pihak ternyata dianggap salah. Maka disepakati lagi, dan itu surat sudah tidak berlaku," kata dia.