Komentar Perangkat Desa Tijayan Soal Surat Pemaksaan untuk Memilih Kades
Pemerintahan

Komentar Perangkat Desa Tijayan Soal Surat Pemaksaan untuk Memilih Kades

Manisrenggo,(klaten.sorot.co)--Beredarnya surat keputusan warga Dukuh Jomboran, Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo soal kesepakatan memilih calon Kepala Desa (Kades) kian memanas. Keluarga Erma Elianti Yusninda (20) menunjuk kuasa hukum untuk menyelesaikan kasus ini. Disi lain, pihak perangkat desa berharap agar ada penyelesaian kekeluargaan.

Kadus 1 Desa Tijayan, Suradi mengatakan, setelah surat keputusan warga terkait hak pilih Kades tersebut keluar ke media sosial, pihaknya sudah melakukan klarifikasi ke perangkat desa, RT, RW, dan sebagian masyarakat dalam sebuah forum, pada Senin, (08/01) malam. Dalam klarifikasi tersebut juga disaksikan oleh anggota polisi dari Polsek Manisrenggo.

"Saya ingin minta kejelasan soal surat itu dari keluarga Erma dan masyarakat. Namun saat itu Erma tidak hadir. Kita tahu bahwa pelaksanaan Pilkades sudah selesai cukup lama, sedangkan selama ini di desa kami sudah kondusif pasca Pilkades," ujarnya.

Soal beredarnya surat keputusan yang berbau paksaan tersebut, Suradi mengaku sudah mengetahuinya. Hanya saja diakui surat keputusan itu murni dibuat warga tanpa ada paksaan dari siapa pun termasuk dari Joko Lasono yang kala itu menjadi calon kades. Surat sempat beredar dan kemudian tidak berlaku satu minggu kemudian. 

Surat keputusan tersebut bernada memaksa kepada warga Dukuh Jomboran untuk memilih calon Kades tertentu. Dari dua calon yang mendaftar yakni Joko Lasono dan Agus Pribadi, masyarakat setempat sepakat untuk memilih Joko Lasono. Kesepakatan dituangkan dalam surat keputusan tertanggal 8 Juli 2017.

Dalam surat yang ditandatangani oleh ketua RW 001, Semiyanto ; ketua RT 001, Parno ; RT 002, Mugiyono ; RT 003, Junaidi dan ketua pemuda, Daswadi, menerangkan bakal memberi sanksi kepada warga yang membelot. Sanksinya berupa ancaman tidak akan membantu warga yang ada hajatan, dan tidak akan membantu ketika terkena musibah.

"Dari pengakuan Ketua RW, surat itu sudah tidak berlaku lagi satu minggu setelah beredar ke masyarakat. Hanya saja saat itu kami tidak membuat berita acara maupun melakukan secara resmi setelah surat tidak berlaku," lanjut dia.

Disinggung perihal keputusan Erma untuk membawa masalah ini ke jalur hukum juga sudah diketahui, namun pihaknya berharap alangkah baiknya masalah ini diselesaikan secara musyawarah. Pasalnya, selama ini diakui bahwa tidak ada upaya pengucilan terhadap siapapun termasuk kepada keluarga Erma.

Disisi lain, keluarga Erma mengaku sudah mendapat perlakuan berbeda dari masyarakat sejak setengah tahun terakhir ini. Erma merasa sudah dikucilkan oleh masyarakat dan bahkan dianggap seperti bukan warga Jomboran. Akhirnya, dengan membawa masalah ini ke jalur hukum, Ia berharap masalah serupa tidak terjadi di desa lain.