Permasalahan Surat Paksaan Hak Pilih Kades Resmi Dilaporkan ke Polres Klaten
Hukum & Kriminal

Permasalahan Surat Paksaan Hak Pilih Kades Resmi Dilaporkan ke Polres Klaten

Klaten, (klaten.sorot.co)--Permasalahan surat keputusan warga Dukuh Jomboran, Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo semakin meruncing. Keluarga Erma Elianti Yusninda (20) yang merasa dikucilkan gara-gara surat kesepakatan warga berbau paksaan untuk memilih calon Kepala Desa (Kades) tersebut, akhirnya melaporkan ke Polres Klaten.

Dalam laporannya, pada Rabu (10/01/2018), Erma didampingi ayahnya, Maryadi (53) dan dua kuasa hukumnya, Sigit Pratomo dan Damas Kurniadi. Dengan mengacu surat keputusan warga Dukuh Jomboran tersebut, keluarga Erma melaporkan sejumlah nama yang turut serta bertanda tangan dan diduga bertanggung jawab atas surat paksaan itu.

"Permasalahan ini sebenarnya pelanggaran HAM. Tapi ini kita angkat menggunakan sanksi pidana umum tepatnya pasal 335 KUHP terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dengan cara kekerasan/ ancaman untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu," ujar Kuasa hukum Erma, Sigit Pratomo.

Dalam hal ini terdapat beberapa terlapor yang disampaikan kepada polisi, diantaranya adalah ketua RW 001, ketua RT 01, ketua RT 02, ketua RT 03 dan ketua pemuda. Sigit menilai perlakuan masyarakat terhadap keluarga kliennya sudah berlebihan. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir ini kliennya sudah seperti dikucilkan dari masyarakat. 

"Dari klien kami itu merasa dikucilkan. Misalnya saat kemarin waktu adiknya (Erma) meninggal dan pada acara 40 hari tidak ada yang datang. Bahkan saat acara 100 hari itu jalan depan rumah ada pengecoran, jadi seperti ada kesengajaan menghalangi orang yang mau ke rumah klien kami," kata dia.

Disinggung soal pengakuan Ketua RW yang sudah menarik surat tersebut seminggu setelah keluar ke masyarakat, Sigit mengaku hal tersebut dilakukan karena pada saat itu diminta oleh polisi. Hanya saja, meski surat sudah ditarik namun pemberlakuan yang ada di surat justru masih tetap dilakukan. Bahkan penarikan surat juga dianggap malah menghilangkan barang bukti.

"Iya ditarik, tapi hanya suratnya, bukan pemberlakuan suratnya. Karena, meski surat sudah tidak ada tapi sikap pengucilan malah dilakukan. Kami juga menduga penarikan surat justru bisa menghilangkan barang bukti, untung saja ini kita masih dapatkan tiga surat asli yang ditanda tangani," kata dia.

Diharapkan dengan adanya laporan ini, kejadian serupa tidak terjadi lagi di Desa Tijayan. Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk menunggu etika baik dari terlapor untuk meminta maaf dan diselesaikan secara mediasi. Kendati demikian, hal itu tetap seluruhnya Ia serahkan kepada kliennya apakah bisa menerima permintaan maaf atau akan terus melanjutkan.

"Iya karena kita sebagai korban kita tunggu saja etika baik mereka. Karena ini sudah menyangkut kehidupan sosial. Sudah sedemikian rupa tertekan seperti ini, apakah klien saya bisa memaafkan, kami juga belum tahu. Ditunggu saja nanti bagaimana," pungkasnya.

Sebelumnya, surat keputusan tersebut berisi tentang paksaan kepada warga Dukuh Jomboran untuk memilih calon Kades yang disepakati. Dari dua calon yang mendaftar yakni Joko Lasono dan Agus Pribadi, masyarakat setempat sepakat untuk memilih Joko Lasono. Kesepakatan dituangkan dalam surat keputusan tertanggal 8 Juli 2017.

Dalam surat yang ditandatangani oleh ketua RW 001, Semiyanto ; ketua RT 001, Parno ; RT 002, Mugiyono ; RT 003, Junaidi dan ketua pemuda, Daswadi, menerangkan bakal memberi sanksi kepada warga yang membelot. Sanksinya berupa ancaman tidak akan membantu warga yang ada hajatan, dan tidak akan membantu ketika terkena musibah.