Terkait Surat Paksaan Hak Pilih Kades Tijayan, Pengacara Erma Akan Minta Bantuan Komnas HAM
Hukum & Kriminal

Terkait Surat Paksaan Hak Pilih Kades Tijayan, Pengacara Erma Akan Minta Bantuan Komnas HAM

Klaten, (klaten.sorot.co)--Permasalahan surat keputusan yang dibuat warga Dukuh Jomboran, Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo akan dibawa ke Komnas HAM. Surat keputusan terkait paksaan untuk memilih calon Kades yang berbuntut masalah bagi keluarga, Erma Elianti Yusninda (20) tersebut dianggap tindakan pelanggaran HAM.

 

Meski sebelumnya keluarga Erma melalui kuasa hukumnya, Sigit Pratomo sudah melaporkan hal itu ke Polres Klaten, namun bantuan dari Komnas HAM dianggap sangat perlu dalam permasalahan ini. Karena dijelaskan dalam surat itu terdapat beberapa ancaman terhadap masyarakat.

"Kami akan mendatangi Komnas HAM pada pekan depan. Disitu kami ingin merumuskan aturan yang lebih detail. Soalnya misalkan saja dalam Pilkada itu undang-undangnya jelas mengatur pidana terhadap ancaman seperti ini," kata Kuasa Hukum Erma, Sigit Pratomo.

Hanya saja, lanjut Sigit, dalam undang-undang desa maupun aturan dalam pelaksanaan Pilkades selama ini justru tidak ada sanksi yang jelas. Sehingga diharapkan dengan mendatangi Komnas HAM, pihaknya bisa mengetahui secara pasti untuk mengatasi permasalahan yang dialami kliennya. 

"Di desa itu kan sebetulnya justru rawan. Lah ternyata malah kasus seperti ini terjadi di Klaten. Kami hanya bertujuan ancaman seperti ini tidak terjadi lagi," kata dia.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, surat tersebut berisi tentang paksaan kepada warga untuk memilih calon Kades yang disepakati. Dari dua calon yakni Joko Lasono dan Agus Pribadi, masyarakat setempat sepakat untuk memilih Joko Lasono. Kesepakatan dituangkan dalam surat keputusan tertanggal 8 Juli 2017.

Surat ditandatangani oleh ketua RW 001, Semiyanto ; ketua RT 001, Parno ; RT 002, Mugiyono ; RT 003, Junaidi dan ketua pemuda, Daswadi. Disitu diterangkan bakal memberi sanksi kepada warga yang membelot, berupa ancaman tidak akan membantu warga yang ada hajatan, dan tidak akan membantu ketika terkena musibah.