Pemkab Klaten Angkat Bicara Soal Polemik Surat Paksaan Hak Pilih Kades
Peristiwa

Pemkab Klaten Angkat Bicara Soal Polemik Surat Paksaan Hak Pilih Kades

Klaten, (klaten.sorot.co)-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten meminta kepada pihak desa untuk melakukan mediasi dalam penyelesaian masalah yang terjadi di Dukuh Jomboran, Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo. Hal itu dilakukan agar permasalahan sosial yang dialami keluarga Erma Elianti Yusninda (20) itu tidak semakin panjang dan melebar.

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Klaten, Jaka Purwanto mengatakan pendekatan terhadap tokoh masyarakat dan keluarga Erma sangat perlu dilakukan. Pasalnya, Ia menilai dengan adanya musyawarah tersebut permasalahan bisa terselesaikan tanpa harus ada berlanjut ke jalur hukum.

"Di desa itu kan ada Kepala Desa, maka bisa dilakukan mediasi antara semua masyarakat yang ada di situ. Disitu juga bisa merangkul tokoh maupun lainnya untuk menjadi media dalam upaya musyawarah, dan itu sudah dilakukan," kata dia.

Dari informasi yang Ia peroleh, upaya mediasi masih terus dilakukan oleh pihak desa terhadap keluarga Erma. Meski disisi lain pihak keluarga Erma telah menunjuk kuasa hukum untuk melanjutkan masalah tersebut ke jalur hukum. Namun pihaknya optimistis permasalahan akan bisa menemui titik terang. 

"Kalau saya tidak mengharapkan itu (ke jalur hukum), Insyaallah kalau ada upaya pendekatan terus pasti bisa segera selesai," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, keluarga Erma dalam setengah tahun terakhir ini telah mendapat perlakuan berbeda dari masyarakat. Ia merasa dikucilkan lantaran diduga tidak mengindahkan surat keputusan yang dibuat warga Dukuh Jomboran untuk memilih Kades yang disepakati menjelang Pilkades bulan Juli 2017 lalu.

Surat tersebut berisi tentang paksaan kepada warga untuk memilih calon Kades yang disepakati. Dari dua calon yakni Joko Lasono dan Agus Pribadi, masyarakat setempat sepakat untuk memilih Joko Lasono. Kesepakatan dituangkan dalam surat keputusan tertanggal 8 Juli 2017.

Surat ditandatangani oleh ketua RW 001, Semiyanto ; ketua RT 001, Parno ; RT 002, Mugiyono ; RT 003, Junaidi dan ketua pemuda, Daswadi. Disitu diterangkan bakal memberi sanksi kepada warga yang membelot, berupa ancaman tidak akan membantu warga yang ada hajatan, dan tidak akan membantu ketika terkena musibah.