Ramai Beredar Mobil Pengantin Berplat Merah, Sekretaris DPRD Sebut Tak Masalah
Peristiwa

Ramai Beredar Mobil Pengantin Berplat Merah, Sekretaris DPRD Sebut Tak Masalah

Klaten, (klaten.sorot.co)--Kendaraan dinas operasional Klaten diperbolehkan untuk dimanfaatkan masyarakat umum. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPRD Klaten, Edy Hartanto menyusul beredarnya foto mobil berplat merah yang digunakan untuk kendaraan pengantin di jagad maya belakangan ini.

Menurut Edy, kendaraan dinas tersebut boleh digunakan masyarakat asalkan sesuai dengan prosedur.

Iya (sah-sah saja digunakan), tapi harus sesuai prosedur. Sifatnya untuk kegiatan sosial, bukan untuk mencari suatu keuntungan pribadi,” kata Sekretaris DPRD Klaten, Edy Hartanto saat ditemui di halaman DPRD Klaten, Rabu (07/03/2018).

Lebih lanjut diungkapkan, kendaraan dinas yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi yakni kendaraan dinas yang bersifat melekat pada jabatan. Misalnya kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati, menurut Edy kendaraan tersebut dilarang lantaran khsusus untuk kepentingan jabatan. 

Sedangkan untuk kendaraan dinas operasional, Edy menjelaskan tidak ada masalah jika dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, seperti acara pernikahan, pengajian maupun orang sakit. Bahkan, selama ini kendaraan dinas operasional lainnya juga banyak digunakan untuk kegiatan masyarakat.

Sebelumnya ada juga mobil dinas digunakan untuk masyarakat. Tidak ada masalah, yang pasti untuk biaya operasional dan BBM ditanggung sendiri. Meski boleh, tapi juga harus ada sopir dari kendaraan itu juga,” kata dia.

Menanggapi beredarnya foto mobil dinas berplat merah yang digunakan untuk kegiatan mantenan, pada Sabtu (03/03) lalu, Edy mengaku sebetulnya kendaraan tersebut sudah izin ke bagian umum dan Sekretariat Dewan. Mobil itu digunakan untuk kegiatan pernikahan oleh anak dari staff Sekwan.

Namun sebetulnya mobil itu juga tidak jadi dipakai, bukan karena setelah beredar foto di media sosial, namun memang mobil yang akan dihias sebetulnya mobil pribadi. Bukan mobil yang itu,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Klaten, Sunarna mengaku bahwa kendaraan dinas itu terdiri dari kategori, yakni kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas melekat jabatan. Sesuai ketentuan, kedua kendaraan tersebut memiliki tugas pokok dan fugsi yang berbeda.

Untuk kendaraan dinas operasional, lanjut Sunarna, diberikan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terkait pemanfaatannya diatur oleh pengguna barang atau masing-masing OPD itu sendiri.

Kalau untuk kendaraan dinas jabatan itu karena memang jabatannya. Jadi untuk kepentingan dinas dan pekerjaan,” ujarnya.