Parkir Sembarangan, Dinas Bakal Gembosi Ban Kendaraan
Pemerintahan

Parkir Sembarangan, Dinas Bakal Gembosi Ban Kendaraan

Klaten, (klaten.sorot.co)--Dinas Perhubungan Klaten mewanti-wanti kepada pengelola parkir untuk tidak nekat menjadikan trotoar sebagai tempat parkir. Bahkan Dishub juga tidak akan main-main untuk memberikan sanksi berupa penggembosan ban bagi kendaraan yang tetap parkir sembarangan.

Kepala Dishub Klaten, Slamet Widodo mengatakan, sanksi itu berlaku bagi kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Salah satu yang menjadi sasaran yakni berada di sepanjang jalan perkotaan. Ia mengaku sanksi ini dilakukan guna memberi efek jera bagi kendaraan yang tidak mengindahkan teguran.

"Sanksi teguran sudah berulang kali kita sampaikan. Tapi ya memang keadaan di lapangan masih banyak dijumpai kendaraan yang nekat parkir sembarangan," kata dia, Jumat (09/03/2018).

Pihaknya menjelaskan, salah satu lokasi larangan yang kerap kali dijadikan tempat parkir kendaraan yakni berada di trotoar. Sejumlah kendaraan nekat melakukan hal itu lantaran pengelola parkir tidak menyediakan tempat yang semestinya. Bahkan pihaknya seringkali menemui mobil terparkir di atas trotoar yang justru mengganggu pejalan kaki. 

Adapun wilayah lainnya yang cukup sulit ditertibkan berada di sepanjang Jalan Rajawali, khususnya di depan toko swalayan. Bahkan lokasi parkir itu menggunakan satu sisi jalan untuk parkir sepeda motor. Ditambah parkir mobil yang berada di sisi kanan dan kiri menjadikan jalan tersebut sering kali menjadi titik rawan macet.

"Disitu mobil banyak yang parkir di sisi jalan. Apalagi ada mobil keluar masuk untuk mengangkut barang di toko swalayan. Maka kondisi jalan jadi sempit dan tidak teratur," imbuh Slamet.

Pihaknya mengaku sanksi berupa penggembosan dilakukan mengingat tidak adanya sanksi berupa denda yang diatur dalam peraturan daerah (Perda) terhadap kendaraan parkir liar. Ia juga tidak segan bakal memberikan sanksi administrasi kepada pengelola parkir yang nekat melakukan hal itu. Bahkan sanksi juga bisa berupa pencabutan izin.