Hadir di Acara SBY, Dua Kades dan Kepala Dinas Dipanggil Panwaslu
Politik

Hadir di Acara SBY, Dua Kades dan Kepala Dinas Dipanggil Panwaslu

Klaten, (klaten.sorot.co)--Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Klaten memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) dan dua kepala desa, pada Senin (09/04/2018). Pemanggilan dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas kehadiran mereka dalam acara partai Demokrat yang mendatangkan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Mereka yang dipanggil adalah Kades Kebondalem Lor Kecamatan Prambanan, Kades Pakisan Kecamatan Cawas dan Kepala Disdik Klaten, Sunardi. Ketiganya dipanggal lantaran terbukti hadir dan terlihat dalam acara kunjungan SBY dengan kelompok tani di rumah pendopo Desa Kebondalem Lor, Kecamatan Prambanan, pada Sabtu (07/04) lalu.

Ketua Panwaslu Klaten, Arif Fatkhurrokhman mengatakan, agenda pemanggilan ini adalah klarifikasi terkait kehadiran mereka. Pasalnya, sesuai aturan memang disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat publik tidak diperbolehkan menghadiri segala bentuk acara yang berhubungan dengan partai politik, kecuali ada izin cuti.

Ini adalah klarifikasi. Mereka kami kenai dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat publik. Apalagi ini adalah Kepala Disdik, jadi tidak ada hubungannya dengan kegiatan tersebut,” kata dia.

Pihaknya menjelaskan, undangan pemanggilan untuk Kepala Disdik Klaten dijadwalkan pukul 11.00 WIB, sedangkan untuk kedua kades dijadwalkan pukul 10.00 WIB. Namun, Arif mengaku, hingga pukul 11.45 WIB, Sunardi justru belum memenuhi undangannya. Klarfikasi dimungkinkan bakal dilakukan pada waktu selanjutnya. 

Pak Nardi ke kantor tapi sudah jam 12.00 WIB siang, padahal undangan tadi jam 11.00 WIB, tidak ada konfirmasi dan tidak datang maka kami tidak bisa nunggu. Karena harus ada pengawasan di kegiatan lain,” jelasnya.

Diungkapkan, dari hasil klarifikasi ini apabila ditemui adanya indikasi ketidak netralan ASN dan pejabat publik, pihaknya akan menyampaikan hal itu kepada Bupati Klaten. Pasalnya, memang untuk pemberian sanksi ini merupakan kewenangan dari kepala daerah. Sanksi yang sama juga berlaku untuk kedua kepala desa.

Untuk Pak Kades ini datang kesana mengaku sebagai kelompok tani, padahal sudah tahu bahawa itu adalah acara partai. Seharusnya bisa mengirim perwakilan lain. Untuk sanksi juga sama itu kewenangan Bupati, nanti kita hanya menyampaikan,” kata dia.