Organda dan Tukang Ojek di Klaten Tolak Wacana Sepeda Motor Jadi Angkutan Umum
Peristiwa

Organda dan Tukang Ojek di Klaten Tolak Wacana Sepeda Motor Jadi Angkutan Umum

Klaten, (klaten.sorot.co)--Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan paguyuban ojek konvensional di Kabupaten Klaten sepakat menolak adanya revisi undang-undang (UU) No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan. Mereka menilai UU tersebut sudah tepat dan tidak perlu dilakukan revsisi.

Penolakan ini dilakukan setelah adanya wacana revivi UU No. 22 tahun 2009 dari pemerintah. Dalam wacana itu disampaikan bahwa sepeda motor bakal diakomodir sebagai transportasi umum. Meski masih tahap wacana, namun hal itu mulai menimbulkan pro-kontra di sejumlah daerah.

Ketua Organda Klaten, Agus Supriyanto mengatakan sepeda motor bukan merupakan alat trasnportasi umum. Sehingga, menurutnya kendaraan roda dua tidak bisa masuk dalam ketentuan tersebut. Salah satu aspek yang perlu dipertanyakan adalah keselamatan dan hak penumpang ketika terjadi sesuatu.

Angkutan umum itu kan harus mengutamakan keselamatan dan melindungi hak penumpang. Padahal setahu saya sepeda motor itu bukan alat transportasi umum. Maka saran kami UU tersebut tidak perlu direvisi,” kata dia, Kamis (12/04/2018).

Ia mengaku sebetulnya tidak mempermasalahkan semua kendaraan masuk dalam kategori transportasi umum. Namun hal itu harus melalui beberapa persyaratan meliputi uji kendaraan, masuk plat kuning dan ada uji trayek. Ia mempertanyakan apakah sepeda motor bisa mencakup persyaratan itu. 

Penolakan juga disampaikan oleh Ketua Paguyuban Ojek Stasiun, Agung Budi. Dengan dilegalkannya sepeda motor sebagai transportasi umum justru akan menambah polemik antara ojek konvensional dengan online. Ia khawatir dengan begitu ojek online bisa beroperasi bebas dan justru akan menggeser ojek konvensional.

Sementara itu, Kapolres Klaten, AKBP Juli Agung Pramono melalui Kasatlantas, AKP Adhytiawarman Gautama Putra menyampaikan bahwa penggunaan kendaraan roda dua sebagai angkutan umum daring adalah fenomena sosial yang dibutuhkan masyarakat. Namun dari fenomena itu tetap harus dipertimbangkan aspek keselamatannya.

"Selain keselamatan adalah daya angkut yang terbatas. Bayangkan ketika angkutan roda dua dilegalkan, dipastikan peningkatan volume kendaraan di jalan meningkat pesat. Tentu ini berpengaruh terhadap kelancaran, ketertiban, dan keteraturan di jalan," jelasnya.

Ia menilai solusi dari permasalahan ini adalah dengan segera menyiapkan moda transportasi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagaimana amanat UU No. 22 tahun 2009. Sedangkan untuk persoalan kendaraan roda dua yang kini sebagian sudah menjadi angkutan umum, ia berpendapat hal itu tetap harus dibuatkan regulasi.

"Regulasi harus tetap dibuat, namun tidak perlu sampai merubah UU. Namun juga tidak cukup jika hanya dengan Permenhub atau Kepmenhub, melainkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Sehingga melibatkan kementerian dan lembaga lain," jelasnya.