Disepakati, Biaya Ujian Perangkat Desa di Klaten Senilai Rp 400 Ribu
Pemerintahan

Disepakati, Biaya Ujian Perangkat Desa di Klaten Senilai Rp 400 Ribu

Klaten,(klaten.sorot.co)--Biaya ujian perangkat desa telah disepakati bersama senilai Rp 400 ribu untuk satu orang. Biaya tersebut sebagai kontribusi perguruan tinggi yang berperan sebagai tim penguji calon perangkat desa. Biaya diutamakan dapat ditanggung menggunakan APBDes.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten, Ronny Roekminto mengatakan telah menyiapkan dua perguruan tinggi untuk pelaksanaan ujian perangkat desa. Keduanya yakni Universitas Widya Dharma (Unwidha) Klaten dan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.

"Kami hanya memfasilitasi. Jadi kedua universitas itu akan berkolaborasi untuk melaksanakan ujian. Semuanya menjadi kewenangan pihak universitas, baik penentuan soal hingga disetrika soal. Kami tahu dan calon perangkat juga tidak tahu," kata dia.

Terkait kesepakatan biaya ujian, nominal tersebut adalah hasil rapat antara pihak Pemerintah Kabupaten Klaten dengan kedua universitas pada pekan lalu. Biaya sebesar Rp 400 ribu untuk satu orang. Sehingga, berapapun jumlah pendaftar yang akan mengikuti ujian biayanya tetap sama. 

Biaya itu mengalami perubahan pada saat rapat sebelumnya yang ditawarkan oleh pihak penguji. Sebelumnya, biaya untuk jumlah pendaftar 2 hingga 10 orang senilai Rp 450 ribu per orang, sedangkan untuk jumlah pendaftar lebih dari 10 orang dikenai Rp 300 ribu per orang.

Lebih lanjut Ronny mengaku, kerjasama atau penandatanganan MOU antara tim Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa (TP3D) dengan pihak universitas dijadwalkan berlangsung pada 24 April 2018 mendatang. Surat permohonan ujian dari TP3D ke pihak penguji sudah dibuka melalui kantor kecamatan.

"Sudah dibuka bagi TP3D yang ingin mengajukan MOU dengan dua universitas ini. Surat pengajuan dilayangkan ke kantor kecamatan, nanti tim penguji datang kesana dan melakukan tanda tangan dengan TP3D," jelasnya.

Kendati demikian, Pemkab juga mempersilahkan kepada masing-masing desa TP3D apabila ingin mencari universitas lain. Namun ada beberapa catatan yang harus dipenuhi oleh universitas tersebut untuk melaksanakan ujian perangkat desa, meliputi legalitas dan juga kredibilitas dari universitas itu sendiri.

"Boleh saja jika ingin cari yang lain. Negosiasi harga dan aturan main silahkan disesuaikan sendiri jika cari lain.  Yang jelas universitas itu harus sesuai kompetensi yang ada di perbup," jelasnya.

Terkait biaya ujian senilai Rp 400 ribu untuk kedua universitas itu, ia mengaku secara keseluruhan akan ditanggung oleh Pemerintah Desa. Pasalnya untuk pelaksanaan rekrutmen kali ini, masing-masing desa sudah menganggarkan melalui APBDes. Ronny menilai anggaran APBDes akan cukup hingga proses pelantikan nanti.