Sempat Terpuruk, Nilai Keterbukaan Informasi Publik Klaten Mulai Naik
Pemerintahan

Sempat Terpuruk, Nilai Keterbukaan Informasi Publik Klaten Mulai Naik

Klaten,(klaten.sorot.co)--Penilaian tata kelola layanan keterbukaan publik di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan. Setelah sebelumnya mendapat nilai nol atau kosong, hasil monitoring Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah menyatakan bahwa Klaten mendapat nilai 54 pada triwulan pertama tahun 2018.

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Klaten, Sri Winoto mengatakan, torehan nilai tersebut diperoleh pada saat evaluasi tahap pertama atau triwulan pertama tahun 2018. Surat edaran hasil penilaian KIP keluar tertanggal 9 Mei 2018. Ada beberapa kategori yang sudah dipenuhi Pemkab Klaten.

"Ini terkait informasi yang menyangkut dokumen publik dan wajib tersedia di website kami. Alhamdulillah bisa meraih nilai yang cukup, jika dibandingkan dengan akhir tahun lalu yang hanya mendapat nilai nol," kata dia.

Pihaknya menyampaikan ada 10 kategori yang harus tersedia agar memenuhi kriteria penilaian, meliputi informasi profil badan publik, pelaporan, evaluasi, aktifitas media sosial dan lainnya. Kendati demikian, ia mengaku masih ada kategori informasi yang hingga kini belum bisa terunduh seperti dokumen keuangan. 

"Memang sampai saat ini masih ada yang belum termasuk rekomendasi BPK. Tapi untuk informasi Perda, APBD atau yang lainnya sudah kita lakukan. Ini satu persatu sedang kita lakukan," jelasnya.

Ia menyampaikan salah satu alasan diperolehnya nilai nol pada akhir tahun 2017 lalu disebabkan adanya peralihan tugas pengelolaan sistem Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) dari Bagian Humas ke Diskominfo. Dalam transisi itu, sejumlah pegawai yang sebelumnya menangani PPID tidak ikut serta mengalami peralihan.

"Yang menangani memang belum ada. Sebetulnya setiap OPD sudah ada PPID pembantu, tapi juga belum optimal. Maka dari itu adalah tugas kita untuk mengoptimalkan. Karena sistem di semua OPD belum jalan," ungkap dia.

Kedepan, guna meningkatkan nilai keterbukaan informasi publik di Kabupaten Klaten perlu diadakan komitmen bersama dari masing-masing OPD. Sehingga dengan begitu, Diskominfo tidak perlu meminta data dari OPD terkait, melainkan masing-masing sudah sadar dengan sendirinya untuk menaikkan ke website.