Terlibat Korupsi, Tiga Kades Dicopot dari Jabatannya, Satu Diberhentikan Sementara
Hukum & Kriminal

Terlibat Korupsi, Tiga Kades Dicopot dari Jabatannya, Satu Diberhentikan Sementara

Ngawen,(klaten.sorot.co)--Sebanyak empat kepala desa (Kades) di Kabupaten Klaten terpaksa diberhentikan dari jabatannya lantaran terlibat kasus tindak pidana korupsi. Dari empat kades yang dicopot, satu diantaranya kini baru dihentikan sementara lantaran masih menjalani proses hukum.

Kepala Bidang Penataan dan Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Klaten, Muh. Mujab mengatakan keempat kades itu meliputi Desa Glagahwangi, Barukan, Sedayu dan Jotangan. Surat pemberhentian diterbitkan Bupati Klaten, Sri Mulyani.

"Ada empat, yang tiga sudah berhenti karena kasus. Sedangkan untuk yang satu yakni Kades Sedayu baru diberikan surat pemberhentian sementara, karena masih menjalani proses hukum," ujarnya, Selasa (02/10/2018).

Penghentian empat kades itu dilakukan pada tahun 2018. Kades Glagahwangi, Wuryanto dihentikan lantaran menyalahgunakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemkab Klaten pada 2015. Dalam kasus itu, Wuryanto divonis 14 bulan penjara dan membayar denda Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan. 

Kades Barukan, Marsudi dicopot dari jabatannya setelah terbukti melakukan penyimpangan APBDes 2015. Ia divonis 16 bulan kurungan. Sedangkan Kades Sedayu, Sugiyarti, dihentikan sementara dari jabatannya setelah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan penyimpangan APBDes 2016.

Penghentian terakhir dilakukan kepada Kades Jotangan, Sriyono. Ia langsung diberhentikan dari jabatannya karena diduga korupsi. Tak hanya itu, ia juga sudah lepas dari tanggung jawabnya sebagai kades sejak lima bulan terkahir. Surat pemberhentian sudah diterbitkan Bupati Klaten beberapa pekan lalu.

Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani mengaku sudah mengeluarkan surat penghentian tetap dan penghentian sementara kepada empat kades itu. Proses pemberhentian terakhir dilakukan kepada Kades Jotangan, mengingat yang bersangkutan sudah tidak menjalankan tugasnya lebih dari tiga bulan.

"Selama tiga bulan berturut-turut Kades Jotangan tidak menjalankan tugasnya, menurut undang-undang itu boleh dihentikan. Itu pun juga atas dasar usulan dari BPD dan perangkat desa setempat," kata Mulyani saat berkunjung di Desa Manjungan, Ngawen, Selasa (02/10/2018).

Banyaknya kades yang dihentikan dari jabatannya lantaran terlibat kasus korupsi, Mulyani mengaku prihatin. Kendati demikian, menurutnya sebagian tindakan yang dilakukan oleh kades itu tidak semata-mata tergiur dengan nominal uangnya, melainkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang.

"Saya minta yang lain tetap hati-hati dan jujur dalam menjalankan tugas. Semoga dengan adanya perangkat desa baru dan masih muda-muda ini bisa mentaati aturan yang ada," pungkasnya.