Penyelidikan Kasus Dugaan Kades Ikut Kampanye Dihentikan, Ini Alasannya
Politik

Penyelidikan Kasus Dugaan Kades Ikut Kampanye Dihentikan, Ini Alasannya

Klaten,(klaten.sorot.co)--Penyelidikan kasus dugaan pelanggaran kampanye pemilu calon legislatif yang melibatkan sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Klaten dihentikan. Hal itu terpaksa dilakukan lantaran Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tak memiliki bukti yang cukup.

Kasus dugaan pelanggaran kampanye tersebut melibatkan tujuh kades dari Kecamatan Tulung, Jatinom dan Karanganom. Mereka diduga sempat menyatakan dukungan secara terbuka kepada calon legislatif (caleg) DPR RI, Endang Srikarti Handayani. Dalam acara itu caleg yang bersangkutan juga hadir.

Koordinator Devisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Klaten, Tri Hastuti mengatakan ada beberapa kendala yang membuat proses penyelidikan kasus dugaan pelanggaran dihentikan. Selain minim alat bukti, proses klarifikasi terhadap pihak terlapor, pelapor dan saksi juga masih terhambat.

"Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kami hanya diberi waktu 14 hari untuk verifikasi dan pengumpulan bukti. Termasuk melakukan klarifikasi kepada pihak pelapor, terlapor dan saksi," ujarnya Rabu, (31/10/2018).

Namun, lanjut dia, tim Gakkumdu tidak bisa memanggil Endang Srikarti selaku terlapor untuk diklarifikasi. Pasalnya, sesuai dengan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) proses pemanggilan harus seizin presiden. Sementara, untuk meminta izin kepada presiden setidaknya membutuhkan waktu 30 hari. 

"Waktunya tidak cukup, pemeriksaan harus dilakukan 15 hari, sementara izin baru akan turun 30 hari. Prosesnya panjang, waktunya malah habis," imbuh dia.

Kendala lain yang dihadapi adalah sulitnya melakukan penyimpanan data alat bukti berupa rekaman video. Oleh Kejaksaan Negeri Klaten, alat bukti tersebut diminta dibawa ke Laboratorium Forensik Polri. Namun, untuk melakukan hal itu juga memakan waktu sekitar 30 hari. Sebab, prosesnya cukup lama.

"Karena cukup lama, polisi menyarankan agar dibawa ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Klaten. Tetapi dari Diskominfo meminta perlu izin dari bupati. Kita sudah kirim suratnnya namun hingga saat ini belum ada balasan dari Bupati," jelasnya.

Atas beragam kendala yang dihadapi tim Gakkumdu, mereka akhirnya sepakat untuk menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Namun demikian, sebagai pelanggaran administrasi, pihaknya sudah berkoordinasi kepada masing-masing camat agar dapat memberikan pembinaan kepada kades.

"Ini tentunya menjadi peringatan bagi kades dan perangkat desa untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi semua," pungkas dia.