Meski Tuai Keluhan, Pemkab Tegaskan Tak Ada Larangan Cakades dari Luar Daerah
Pemerintahan

Meski Tuai Keluhan, Pemkab Tegaskan Tak Ada Larangan Cakades dari Luar Daerah

Klaten,(klaten.sorot.co)--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten memastikan bahwah calon kepala desa (Cakades) yang mendaftar dalam Pilkades tidak harus dari desa setempat. Hal itu diterapkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 128/PUU-XIII/2015.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Klaten, Jaka Purwanto mengatakan ketentuan itu tetap berlaku meski ada sejumlah masyarakat yang menolak. Sebab, dalam putusan MK berdasarkan hasil judicial review, pendaftar adalah warga negara Indonesia (WNI).

Itu karena kita melaksanakan keputusan MK, dan itu hasil judicial review. Yang semula ketentuannya warga desa setempat, itu kemudian dibatalkan dan diganti menjadi WNI,” ujarnya, Jumat (08/02/2019).

Sehingga lanjut Jaka, ketentuan WNI tersebut artinya memberikan suatu peluang bagi semua masyarakat untuk mendaftar. Jaka menegaskan ketentuan itulah yang perlu dipahami dan diketahui masyarakat. Pasalnya, sampai saat ini masih ada beberapa masyarakat yang menolak. 

Ini yang perlu kita sampaikan kepada mereka yang menolak itu. Regulasi itu ya memang seperti itu, jadi memang sudah diatur. Itu berlaku juga untuk semua,” urai dia.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada masyatakat agar tetap tenang dan memahami aturan yang berlaku. Apabila nanti calon kades dari luar tersebut terpilih, pihaknya memastikan setelah dilantik, ia diberi kewajiban untuk segera tinggal di desa setempat.

Nah itu kewajibannya, jadi harus tinggal di desa tersebut. Karena ini berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat agar lebih maksimal,” jelasnya.

Seperti yang diketahui, semenjak dibukanya pendaftaran bakal calon kades dalam pilkades beberapa waktu lalu, sejumlah masyarakat mengeluhkan adanya pendaftar dari luar desa. Salah satunya masyarakat Desa Sumber, Kecamatan Trucuk. Mereka sempat bereaksi dengan mendatangi kantor desa setempat.