Terlibat Korupsi APBDes, Kades Gedaren Divonis 1,5 Tahun Penjara
Hukum & Kriminal

Terlibat Korupsi APBDes, Kades Gedaren Divonis 1,5 Tahun Penjara

Klaten,(klaten.sorot.co)--Kepala Desa Gedaren, Kecamatan Jatinom, Sri Waluya divonis 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Dalam sidang putusan itu, Sri Waluya terbukti melanggar Pasal 3 UU Tipikor terkait korupsi APBDesa tahun 2018.

Sidang putusan kasus tersebut digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada, Rabu (17/02) kemarin. Terhadap putusan itu, Majelis Hakim memberikan waktu 7 hari kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum (JPU) untuk pikir- pikir menerima atau mengajukan banding.

Sudah diputus dengan putusan 1 tahun 6 bulan. Dari putusan itu, kami punya waktu 7 hari apakah menerima atau banding, ujar Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Klaten, Ginanjar Damar Pamenang, Kamis (18/02/2021).

Dalam kasus penyalahgunaan APBDesa tahun 2018 itu, Sri Waluyo menyebabkan kerugian negara senilai Rp 192 juta. Dari hasil uji penyidikan yang dilakukan Jaksa Penyidik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sri Waluyo terbukti oleh Majelis Hakim melanggar Pasal 3 UU Tipikor. 

Ginanjar mengaku saat ini Sri Waluya masih berstatus tahanan kota hingga nanti putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Informasi yang dihimpun, hal itu dilakukan karena Sri Waluya sedang menjalani rawat jalan setelah kondisi kesehatannya menurun beberapa waktu lalu.

Statusnya masih tahanan kota. Putusan hakim tidak ada perintah untuk melakukan penahanan, sehingga masih tahanan kota sampai nanti berkekuatan hukum tetap, imbuhnya.

Sementara itu pengacara terdakwa, Teguh Suroso mengungkapkan kliennya hingga kini masih pikir- pikir untuk mengajukan banding atau menerima. Pihaknya menilai putusan itu terlalu memberatkan karena tidak ada bukti riil yang dilakukan kliennya melakukan tindak pidana korupsi.

Unsur kerugian yang disampaikan di persidangan itu tidak bisa dibuktikan. Karena angka Rp 192 juta itu ternyata dari ahli yang menghitung, banyak sekali item yang tidak dihitung, urai dia.

Menurutnya kerugian Rp 192 juta itu masih belum riil karena tidak ada penghitungan secara keseluruhan. Pihaknya menilai tidak ada dana APBDesa yang diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Termasuk pemalsuan kuitansi yang dituduhkan, kliennya juga tidak tahu menahu.

Kalau dari klien kami ini masih pikir- pikir, karena masih ada waktu 7 hari. Saat ini status tahanan kota karena kemarin sakit dan ini masih masa pemulihan rawat jalan, pungkasnya.