Anggota BPD Klaten Usul Dibuatkan Aturan Soal Tunjangan Jabatan
Pemerintahan

Anggota BPD Klaten Usul Dibuatkan Aturan Soal Tunjangan Jabatan

Klaten,(klaten.sorot.co)--Forum Komunikasi Badan Permusyarawatan Desa (FKBPD) Klaten mengusulkan adanya aturan yang mengatur nilai tunjangan jabatan. Usulan itu disampaikan lantaran selama ini nilai tunjangan jabatan anggota BPD di masing- masing desa berbeda.

Ketua FKBPD Klaten, Anang Budi Wibawa mengatakan selama ini sumber penghasilan bagi anggota BPD ada dua yakni tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja. Tunjangan jabatan berasal dari alokasi dana desa (ADD) dan tunjangan kinerja bersumber pendapatan asli desa (PAD).

Dirinya mengungkapkan total jumlah anggota BPD se- Kabupaten Klaten hampir 3.000 orang. Selama ini tunjangan jabatan setiap anggota berbeda- beda antara desa satu dengan desa yang lainnya, nilainya mulai dari Rp 100 ribu dan ada juga yang Rp 600 ribu untuk setiap anggota. 

Untuk tunjangan jabatan ini kan sumbernya dari ADD, sedangkan kita tahu bahwa ADD di semua desa itu nilanya hampir sama. Tapi di lapangan tunjangan jabatan BPD nominalnya beda- beda, ujarnya, Kamis (08/04/2021).

Anang khawatir perbedaan nilai tunjangan jabatan bagi anggota BPD di masing- masing desa itu bisa memunculkan kesenjangan. Oleh sebab itu, FKBPD meminta kepada Pemkab dan DPRD Klaten agar membuatkan peraturan bupati (perbup) untuk mengatur nilai tunjangan BPD. 

Yang kita tuntut sebetulnya tunjangan jabatan. Kalau untuk tunjangan kinerja itu kan sumbernya dari PAD, nah kalau setiap BPD beda- beda ya kita paham karena PAD setiap desa kan juga beda, jelasnya.

Terbitnya perbup yang mengatur batas minimal tunjangan bagi anggota BPD itu dianggap penting. Sebab, paling tidak setiap anggota BPD itu sumber penghasilan dari tunjangan jabatan relatif sama. Dengan begitu bisa mencegah timbulnya kesenjangan nilai tunjangan yang diterima.

Ya kita berharap ada aturannya. Jadi tidak ada kesenjangan, pungkasnya.