Jika Langgar Aturan, Acara Kampanye Paslon Bisa Dibubarkan
Politik

Jika Langgar Aturan, Acara Kampanye Paslon Bisa Dibubarkan

Klaten,(klaten.sorot.co)--Tahapan kampanye Pilkada 2020 akan digelar selama 71 hari terhitung 25 September - 5 Desember. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klaten menegaskan tahapan kampanye ditengah pandemi Covid-19 harus mengedepankan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Komisoner KPU Klaten Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Wandyo Supriyatno mengatakan selama kampanye berlangsung, tidak ada jadwal maupun zona bagi masing- masing pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati. Setiap paslon bebas berkampanye.

Tidak ada zona atau jadwal kampanye. Jadi begitu tahapan kampanye dimulai, semua paslon dibebaskan berkampanye melakukan aktivitas pertemuan terbatas dimanapun mereka berada di Klaten, ujarnya, Jumat (24/09/2020).


Hanya saja, lanjut Wandyo, setiap paslon tidak boleh melakukan kampanye disuatu tempat dan waktu yang bersamaan. Setiap akan menggelar kampanye, tim pemenangan paslon wajib menyampaikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye ke Polres Klaten dengan tembusan KPU dan Bawaslu. 

Meski waktu dan lokasi kampanye bebas, tapi kita sampaikan agar desa tempat tinggal paslon tidak dipakai untuk paslon lain. Ini permintaan kita saja, untuk menjaga perasaan masing- masing paslon, urai dia.

Pihaknya menegaskan kampanye kali ini harus benar- benar memperhatikan aturan yang ada. Sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) No. 13 tahun 2020, pada Pasal 88C ayat 1 dijelaskan partai politik, paslon, tim kampanye atau pihak lain dilarang melakukan kampanye dengan mengundang banyak orang.

Diantaranya rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, konser musik, gerak jalan santai, sepeda santai, perlombaan, bazar, donor darah, dan peringatan ulang tahun partai. Wandyo mengaku apabila nekat melanggar aturan, Bawaslu berhak memberi sanksi.

Kalau tidak taat, Bawaslu bisa memberi peringatan lisan dulu, lalu tertulis, jika tidak diindahkan maka Bawaslu boleh membubarkan kampanye yang dilakukan paslon maupun tim pemenangan. Nanti Bawaslu bisa koordinasi dengan kepolisian, jelasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrahman mengaku saat ini sedang diadakan rapat koordinasi dengan Panwascam terkait pengawasan kampanye. Arif mengaku fokus yang akan diawasi saat kampanye adalah materi kampanye, jumlah peserta, dan penerapan protokol kesehatan.

Kami akan membuat surat himbauan dulu. Kalau tidak diindahkan bisa dilakukan penanganan pelanggaran yang endingnya dilaporkan ke kepolisian. Kami juga bisa merekomendasi dibubarkan, pungkasnya.