Alokasi Pupuk Urea Klaten Berkurang 10.000 Ton Dibanding Tahun Lalu
Klaten,(klaten.sorot.co)--Alokasi pupuk bersubdisi khususnya jenis urea di Kabupaten Klaten tahun ini berkurang hampir 10.000 ton dibanding 2020. Pengurangan alokasi pupuk itu merupakan kebijakan dari pemerintah pusat setelah dilakukan kajian oleh badan penelitian.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Klaten, Cahyo Dwi Setyanta mengatakan alokasi pupuk bersubsidi khususnya urea mengalami pengurangan. Pada 2020 lalu Klaten mendapat alokasi pupuk urea sekitar 26.000 ton, sedangkan pada tahun ini hanya sekitar 16.000 ton.
"Sebelum tahun 2021 rata- rata (alokasi) tahunan untuk urea itu sekitar 26.000 ton. Sementara di 2021 ada pengurangan sekitar 10.000 ton, jadi hanya 16.000 ton," ujarnya, Senin (06/09/2021).
Pihaknya menjelaskan pengurangan alokasi pupuk bersubsidi jenis urea itu merupakan kebijakan pemerintah pusat. Hasil dari kajian dinyatakan bahwa rekomendasi pemupukan atau penggunaaan urea dikurangi, dari yang sebelumnya 250 kg per hektar kini 150 kg per hektar.
"Jadi rekomendasi pemupukan urea per hektar itu tahun sebelumnya 250 kg per hektar, nah di tahun 2021 rekomendasinya berkurang 150 kg per hektar. Itu untuk penggunaan pupuk ureanya," imbuhnya.
Pihaknya menjelaskan alokasi pupuk urea memang berkurang, namun Cahyo mengaku ada beberapa hal yang perlu dibahas lebih lanjut. Sebab serapan pupuk bersubsidi masih rendah. Hingga Agustus 2021, serapan pupuk bersubsidi khususnya urea belum mencapai 50 persen.
"Alokasinya berkurang, tapi serapannya kok belum sampai 50 persen, padahal tahun ini tinggal 4 bulan. Ini yang perlu kita bahas dengan instansi terkait, dalam waktu dekat kita bahas," jelasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Klaten, Widiyanti membenarkan adanya pengurangan alokasi pupuk pada tahun ini. Namun pihaknya meyakini kebijakan tersebut sudah melalui kajian- kajian dari pemerintah pusat.
"Memang kalau dilihat dari angkanya ada penurunan tapi tidak akan mempengaruhi produktivitas. Karena rekomendasi ini tentunya sudah melalui hasil pengkajian teknis pemupukan," kata Widiyanti.
