Mulyani Akui Curhat ke Gibran Soal Maraknya Tambang Ilegal di Klaten

Klaten,(klaten.sorot.co)--Bupati Klaten, Sri Mulyani menanggapi cuitan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka terkait maraknya tambang ilegal di wilayah Kabupaten Klaten. Mulyani mengakui memang pernah curhat atau menyampaikan keluhannya tersebut kepada Gibran.

Seperti yang diketahui, cuitan Gibran mendadak viral di media sosial pada Minggu (27/11/2022) malam. Gibran menyebut bahwa beberapa kali Bupati Klaten mengeluh karena banyaknya tambang ilegal di Klaten. Gibran juga menyampaikan bahwa backing tambang ilegal menurutnya menakutkan.

Cuitan itu ditulis Gibran lantaran merespon keluhan dari seorang warganet yang minta kepada Gibran sebagai putra sulung Presiden Indonesia, Joko Widodo. Warganet meminta keluhan tersebut disampaikan ke presiden lantaran selama ini keberadaan tambang ilegal meresahkan.

Baik itu curhatan atau laporan langsung ke pak presiden, KPK, pak gubernur memang betul iya. Dan kebetulan pas bertemu mas Gibran saya cerita-cerita,” kata Mulyani, Senin (28/11/2022).

Alasan Mulyani curhat karena sampai saat ini ada beberapa tambang di lereng Gunung Merapi yang tidak memenuhi persyaratan alias ilegal. Ada yang sudah beroperasi tapi syarat belum lengkap. Padahal persyaratan pertambangan ini prosesnya panjang meliputi restu pemerintah provinsi dan kementerian. 

Sebetulnya tambang itu boleh, tapi pengusaha tambang harus ikuti Perda kami. Yang menjadi perhatian saya ini adalah ada yang ngaku sudah urus izin. Misal sudah ada SIPB, tapi kan tidak hanya itu saja, harus lengkap izin lainnya,” kata dia.

Pihaknya berharap aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan. Sementara bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin lengkap diminta tidak mengoperasikan aktivitas pertambangan terlebih dahulu. Di sisi lain pihaknya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi.

Monggo kita sama-sama berjalan baik. Harus ada kesepakatan dari warga dan pelaku usaha untuk menaati Perda,” kata dia.

Kapolres Klaten, AKBP Eko Prasetyo mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi untuk meninjau lokasi. Pihaknya menyampaikan upaya penindakan di lapangan tidak bisa dilakukan seorang diri, harus bersama-sama dengan instansi pemerimtah dan keamanan.

Akan kita cek. Kita sudah koordinasi, jadi nanti kita sama-sama,” pungkasnya.