Tuntut Kejelasan Status, Ribuan Perangkat Desa di Klaten Ngluruk ke Jakarta
Pemerintahan

Tuntut Kejelasan Status, Ribuan Perangkat Desa di Klaten Ngluruk ke Jakarta

Delanggu,(klaten.sorot.co)--Ribuan perangkat desa di Klaten berangkat ke Jakarta menghadiri silaturahmi nasional pada, Selasa (24/01/2023). Dalam acara itu ada sejumlah tuntutan yang bakal disampaikan parangkat desa, salah satunya meminta kejelasan status kerja dan peningkatan kesejahteraan.

Sedikitnya ada 1.100 perangkat desa yang akan berangkat ke Jakarta dengan menaiki sekitar 25 unit bus. Mereka tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Klaten. Sesuai jadwal, mereka akan tiba di Jakarta pada, Rabu (25/01/2023) dan berkumpul dengan perangkat desa lain se-Indonesia.

Dari PPDI Klaten yang berangkat hari ini ada sekitar 1.100 orang menggunakan 25 unit bus. Kita berangkat bareng dari Sub Terminal Karang, Delanggu,” ujar Ketua PPDI Klaten, Bambang Heru Subroto, Selasa sore.

Lebih lanjut pihaknya mengatakan ada sejumlah pembahasan yang akan menjadi topik utama dalam silaturahmi nasional di Jakarta besuk. Salah satunya menuntut agar pemerintah pusat meneribatkan nomor induk aparatur pemerintah desa. Hal itu untuk memberikan kejelasan status bagi para perangkat desa. 

Jadi kita minta pemerintah pusat dalam undang-undang menyebut kita sebagai aparatur pemerintah desa, dengan demikian kita ada kejelasan status. Diterbitkan aturan itu,” ujarnya, Selasa sore.

Menurutnya, selama ini perangkat desa belum ada kejelasan status. Sebab, perangkat desa bukan termasuk pegawai negeri, honorer, maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Alhasil, Bambang menilai selama ini kesejahteraan perangkat desa masih jauh dari kejelasan.

Pegawai negeri bukan, honorer bukan, PPPK bukan, jadi cuma pegawai biasa. Jadi seolah-olah gaja dan tunjungan tidak jelas. Selama ini gaji kami setara golongan II A, itu tidak ada masa kerja. Jadi yang kerja baru seminggu dengan puluhan tahun sama,” jelasnya.

Dengan kondisi yang ada saat ini, pihaknya berharap acara silaturahmi nasional jilid III besuk bisa membuahkan hasil yang baik. Diharapkan pemerintah pusat memberikan kejelasan status. Dengan kejelasan status tersebut, kesejahteraan perangkat desa akan lebih baik.

Ketika status kita jelas, maka kesejahteraan juga akan terakomodir,” pungkasnya.