Pemkab Klaten Kembali Raih Opini WTP Untuk Kelima Kalinya
Klaten, (klaten.sorot.co)--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2018. Capaian ini merupakan hasil dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten tahun anggaran 2022 yang diterima langsung oleh Bupati Klaten, Sri Mulyani, dari perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah di Kantor BPK Jateng pada Jumat (5/5/2023).
Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemkab Klaten telah disajikan secara jujur, transparan, dan akuntabel.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian ini serta mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkab Klaten atas kerja keras mereka dalam mengelola anggaran dan menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Pencapaian Opini WTP ini diraih berkat semangat seluruh ASN dan jajaran Legislatif di Kabupaten Klaten. Saya berharap semoga capaian WTP tersebut dapat lebih motivasi untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Klaten serta mempertahankan kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten akuntabel dan transparan,” ungkapnya.
Selain Kabupaten Klaten, tiga kabupaten lain di Jawa Tengah, yaitu Blora, Sragen, dan Wonogiri, juga berhasil mempertahankan predikat WTP yang sama seperti tahun sebelumnya. Prestasi ini menegaskan bahwa LKPD Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2022 telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Hari Wiwoho, Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Jateng, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Ia memberikan apresiasi terhadap Kabupaten Klaten dan kabupaten lain yang meraih Opini WTP, serta menambahkan bahwa hasil tersebut merupakan hasil dari tahapan pemeriksaan LKPD oleh tim BPK yang dilakukan dengan teliti.
Kami mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel. Opini atas LKPD Kabupaten Blora, Sragen, Klaten dan Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 adalah wajar tanpa pengecualian. Kami berharap agar hasil pemeriksaan yang kami sampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi. Untuk terus selalu memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara akuntabel dan transparan,” jelas Hari.
